pilihan +INDEKS
Polisi Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster di Ciamis, Benih Hendak Diekspor ke Vietnam
Publikterkini.com - Satreskrim Polres Ciamis menggagalkan penyelundupan ratusan baby lobster kualitas ekspor. Benih lobster jenis mutiara dan pasir tersebut rencananya hendak dijual ke Vietnam.
Polisi menangkap dua orang, yakni ES dan HD warga Cikalong, Tasikmalaya dan Parigi Pangandaran.
Mereka kedapatan akan menjual ratusan baby lobster kualitas tinggi ke salah seorang berisinial SS yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO).
SS ini dikenal sudah biasa menyelundupkan ke luar negeri di daerah Pamayang, Kabupaten Tasikmalaya.
ES ditangkap petugas ketika hendak mengirim ratusan baby lobster dalam kantong plastik yang disimpan di bawah jok motor.
Kepada polisi, ES mengaku benih lobster kualitas tinggi ini milik HD, warga Karangjaladri Parigi, Pangandaran. Mendapat informasi seperti itu, polisi pun mendatangi rumah pengepul HD.
"Di rumah HD anggota kami menemukan 634 benih lobster jenis mutiara dan bening yang dia dapatkan dari para nelayan," kata Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, Jumat (10/9/2021).
Wahyu menjelaskan, tersangka HD mendapatkan benur dari sejumlah nelayan yang datang kepadanya.
Tersangka menerima benih lobster di sebuah pelabuhan di daerah Parigi.
Sementara ES, yang seorang nelayan bertindak sebagai kurir benih lobster untuk pelaku HD.
"Benih lobster ada yang tersangkut di jaring nelayan. Jaringnya dibersihkan oleh HD, benih kemudian dikumpulkan oleh HD," kata Wahyu.
Menurut Wahyu, kedua pelaku sudah tujuh kali bertransaksi. Ada dua jenis benur lobster yang diperjualbelikan, yakni jenis benur lobster Pasir dan Mutiara.
"Benih lobster Pasir dijual Rp 5.000, dan Mutiara Rp 13 ribu," jelas Wahyu.
Kedua tersangka sudah menjalankan aksinya sekitar tiga bulan lalu. Keuntungan dari jual beli benur itu, lanjut dia, sekitar 10-20 persen dari setiap kali transaksi setelah dijual kepada SS.
Menurut keterangan HD, lanjut Wahyu, benih tersebut akan dikirim ke pengepul di daerah Tasikmalaya yang berinisial SS. Saat ini, SS masih diburu petugas.
"Rencananya dijual ke SS, masih dalam pencarian (DPO)," katanya.
Masih berdasarkan keterangan HD, benur-benur ini nantinya akan dikirim ke negara Vietnam. "Infonya akan diekspor ke Vietnam," ujarnya.
Pada pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita 631 benur. Saat ini benur sudah dilepasliarkan di kawasan Pantai Pangandaran.
"Barang bukti tidak bisa dihadirkan, karena sesuai undang-undang harus segera dilepasliarkan," kata Wahyu.
Para pelaku kini terancam hukuman penjara 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar karena melanggar UU No 31 tahun 2004 pasal 92 jo pasal 26 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian keempat paragraf 2 pasal 92 jo pasal 26 jo pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.
Berita Lainnya +INDEKS
Indonesian Journalist Wach [IJW) Kritik Menhan Syafrie Sjamsoeddin Diskriminasi Retret Wartawan PWI Jelang HPN
JAKARA || Indonesian Journalist Watch (IJW) kritik Menteri Pertahanan (Menhan) .
Rakornas Nasional, Jhony Charles Tegaskan Komitmen Bangun Rokan Hilir
JAKARTA || Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna.
Josal Panggil Mitra Kerjanya di Komisi XIII, Minta Kasus Nenek Sauda di Usut Tuntas
JAKARTA || Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz Fraksi Partai PAN, meminta agar kasus pe.
Temuan Daftar Perusahaan Terduga Pelanggar Reklamasi, Satgas Jaga Indonesia PP KAMMI Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
JAKARTA || Satuan Tugas (Satgas) Jaga Indonesia melakukan kajian mendalam terhadap pr.
Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz Soroti Kasus Nenek Saudah yang "Stagnan" dan Kecewa Terhadap LPSK
JAKARTAV|| Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), H. Arisal Aziz m.
Ketua DPD APDESI Riau Zulfahrianto Bertemu Menteri Desa, Dorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
JAKARTA || Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Pr.







