Wamenag Imbau Ulama Dan Tokoh Agama Sosialisasikan Fiqih Pandemi

Publikterkini.com - Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 121 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali, 3 – 20 Juli 2021. Kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada di wilayah PPKM Darurat, ditiadakan sementara.

Pusat perbelanjaan (mall), dan pusat perdagangan di wilayah PPKM, juga ditutup sementara. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menilai kebijakan ini diambil sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa.

“PPKM Darurat, karena kondisi pandemi Covid 19 yang meningkat, semata untuk menjaga keselamatan jiwa, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam kondisi semacam ini, umat diajak untuk sementara beribadah di rumahnya masing-masing,” terang Wamenag, di Jakarta, Senin (5/7/2021).

“Pusat perbelanjaan (mall) dan pusat perdagangan pada wilayah PPKM Darurat, juga ditutup sementara. Itu dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, dan bagian dari ikhtiar menjaga jiwa,” sambungnya.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau para ulama dan tokoh agama membantu sosialisasikan pedoman ibadah pada masa pandemi Covid-19.

"Saya mengimbau kepada para ulama, kyai dan tokoh agama untuk ikut menyosialisasikan fiqih pandemi agar masyarakat dapat menjadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah di masa pandemi," ujar Zainut dalam siaran pers, Senin (5/7/2021).

Selain itu, Zainut juga berharap para tokoh agama bisa berada paling depan untuk menumbuhkan kesadaran umat di masa pandemi ini.

Terutama agar mereka disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu langkah ampuh terhindar dari Covid-19.

"Saya juga berharap para tokoh agama berada pada garda terdepan dalam menumbuhkan kesadaran umat untuk secara disiplin mematuhi protokol kesehatan sebagai ikhtiar bersama dalam memutus rantai penyebaran Covid-19," kata dia.

Lebih lanjut Zainut mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melalui kajian fiqih telah menerbitkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19, Fatwa Nomor 17 thn 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Menggunakan APD Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19; serta Fatwa Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri/Adha Saat Pandemi Covid-19.

Adapun pada konteks kebijakan pemerintah, kata dia, terdapat Surat Edaran Menteri Agama yang juga lahir dengan semangat fiqih pandemi dan berdasarkan fatwa-fatwa tersebut.