Soal Pembiayaan Vaksinasi Massal, Rumah Nawacita Minta Transparansi Pemko Pekanbaru

Publikterkini.com - Rumah Nawacita meminta penjelasan dan transparansi dari Pemko Pekanbaru terkait pembiayaan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan pada Rabu (19/5/2021) saat kedatangan Presiden Jokowi siang tadi di Pekanbaru. Soalnya, sebuah video yang beredar malam tadi mengungkap bahwa Pemko Pekanbaru tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan vaksinasi, sehingga harus menggalang dan mendapatkan dukungan dari ormas tertentu.

Diketahui, Pemko Pekanbaru telah beberapa kali melakukan kegiatan dengan judul "vaksinasi massal", meski kenyataan di lapangan sebenarnya pesertanya dibatasi. Pemko juga menggandeng sejumlah ormas-ormas tertentu untuk kegiatan tersebut.

"Publik membutuhkan penjelasan soal kemampuan finansial Pemko Pekanbaru terkait pembiayaan kegiatan vaksinasi. Kalau memang tidak memiliki anggaran, maka sampaikan ke publik, jangan ditutupi, jangan malu, apa adanya saja. Nah, tadi Pak Presiden Jokowi datang ke Pekanbaru, maka sampaikan saja kendalanya ke Presiden siapa tahu ada solusi finansial," kata Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu malam.

Dalam video yang beredar tersebut tampak Asisten I Setdako Pekanbaru, Azwan mengungkap kalau pihaknya tidak memiliki dana atau anggaran pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sejumlah hotel di Pekanbaru. Oleh karena itu, pihaknya mendapat dana dan dukungan dari sejumlah ormas, di antaranya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

"Kita butuh ruangan, kita butuh konsumsi, butuh tenaga, butuh pengamanan. Gak ada tuh dananya, gak cukup. Makanya kita bekerja sama dengan komponen masyarakat, salah satunya PSMTI," kata Azwan dalam video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut.

Raya mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran Azwan dalam mengungkap fakta tersebut. Menurutnya, masalah pemerintah kota tak memiliki dana vaksinasi adalah persoalan serius dan berisiko memicu konflik kepentingan.

Menurut Raya, Pemko Pekanbaru pernah menyatakan telah melakukan rasionalisasi anggaran pasca-pandemi Covid 19. Ia mempertanyakan apakah dana rasionalisasi anggaran tersebut tidak menganggarkan untuk biaya vaksinasi.

"Berapa alokasi untuk Covid, kemana distribusinya? Kalau kurang, berapa besar yang dibutuhkan? Inikan pertanyaan yang harus dijawab dan diketahui publik," tegas Raya.

Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru juga harus membuka ke publik bantuan anggaran dan dukungan dari ormas yang digandeng untuk melaksanakan vaksinasi massal Covid-19 tersebut. Ia mengkhawatirkan terjadinya potensi penyimpangan apabila di kemudian hari ternyata ada anggaran Pemko yang diperuntukkan untuk kegiatan vaksinasi tersebut. Termasuk juga potensi terjadinya konflik interest antara Pemko dengan pemberi bantuan.

"Transparansi dana dan bantuan dari ormas harus dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Sampaikan ke publik secara terbuka, ini kan era keterbukaan," tegas Raya.

Sistem Tak Jalan

Di sisi lain, Raya juga mempertanyakan tidak berjalan dan digerakkannya sistem dan perangkat pemerintah yang sudah ada. Misalnya, pendaftaran calon penerima vaksin yang dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp yang mana berpotensi terjadi dis-informasi publik. 

Padahal, pemerintah telah memiliki perangkat RT, RW dan kelurahan untuk melakukan pendataan calon penerima vaksin. Selain itu, Pemko juga memiliki fasilitas Puskesmas di tiap kecamatan, sehingga tidak perlu dilakukan vaksinasi massal pada satu tempat tertentu, seperti hotel dan gelanggang olahraga.

"Kan cukup dilakukan vaksinasi perseorangan di puskesmas tempat penerima vaksin berdomisili. Mengapa harus dimobilisasi ke tempat tertentu, ini juga berpotensi menimbulkan kerumunan dan rawan menjadi kluster," kata Raya.

Tanggung Jawab Pemprov Riau

Raya juga mempertanyakan tanggung jawab Pemprov Riau dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan vaksinasi massal, hingga Pemko Pekanbaru harus meminta bantuan ormas dalam membiayai kegiatan vaksinasi tersebut.

"Bagaimana koordinasi antara Walikota dengan Gubernur dalam mengatasi kendala finansial tersebut. Malulah kita kalau terus-terusan vaksinasi dibantu oleh ormas tertentu. Kesannya Pemda tak berdaya," pungkas Raya. *