Retribusi Pungutan Sampah Ternyata Tak Masuk Kas Pemko

Publikterkini.com - Wali Kta Pekanbaru Dr Firdaus mengungkapkan, pungutan retribusi sampah lingkungan pada semester I tahun 2021 tidak ada masuk ke kas pemerintah kota. Hal ini disebabkan banyaknya oknum yang melakukan pungutan liar di lingkungan masyarakat. 

Firdaus menyebut, temuan dilapangan didapati oknum yang mengatasnamakan swadaya masyarakat melakukan pungutan retribusi sampah. Kelompok ini bergerak di lingkungan dan merusak sistem pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. 

"Kelompok ini diluar sistem, dan ini yang membuat kekacauan dalam pola manajemen pengangkutan sampah. Hampir 85 persen mereka ini ada di wilayah pemukiman," kata Firdaus, hari ini.

Menurutnya, kelompok ini juga melakukan pengangkutan sampah dari lingkungan warga menggunakan armada pribadi. Mereka mengangkut sampah kemudian membuangnya dimana mereka mau. 

Kelompok ini dikatakan Firdaus ilegal. Karena tidak berada dalam sistem DLHK Pekanbaru, dan bukan bagian dari pemerintah kota. 

"Mereka bergentayangan memungut retribusi. Selain itu mereka mengangkut sampah dari perumahan dan mereka buang entah kemana. Ini yang kita tertibkan," terangnya. 

Pemerintah kota menggandeng forum RT/RW dalam pemungutan retribusi sampah. Kerjasama ini mulai di jajaki sejak tiga bulan terakhir. Firdaus menargetkan akhir bulan ini kerjasama tersebut dapat ditandatangani. 

Kemudian sosialisasi dapat dilakukan terhadap masyarakat bulan Juni. Sehingga pada awal bulan Juli forum RT/RW sudah efektif melakukan pungutan retribusi sampah secara resmi yang merupakan bagian dari pemerintah kota. 

"Jika pada Juli nanti, kelompok pungutan ilegal ini masih beroperasi itu resikonya hukum. Karena itu jelas Pungli," ungkapnya.