pilihan +INDEKS
338.536 Hektare Izin PT RAPP Dicabut, Negara Ambil Alih PKS dan Kebun Sawit PT GSL di Riau
KUANSING || Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). Langkah tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare serta pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.
PT RAPP diketahui merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Plt. Gubernur Riau Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., IPU., ASEAN Eng., Kepala Kejaksaan Tinggi Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., serta Pangdam XIX/Tuanku Tambusai yang diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG Dr. Ir. Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut Dr. Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Planologi Ade Tri Ajikusumah, Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan temuan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit dalam kawasan hutan seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Secara paralel, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.
Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa penertiban kawasan hutan di Provinsi Riau merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Barita Simanjuntak.
Ia menambahkan, penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Karena itu, penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, menyelamatkan aset negara, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(A-R)
Berita Lainnya +INDEKS
Patroli KRYD!!! Polsek Bandar Sei Kijang Kembali Gencar Lakukan Patroli di Objek Vital
PELALAWAN II Polsek Bandar Sei Kijang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam .
Polsek Bandar Sei Kijang Gelar Jumat Keliling di Masjid Nurul Iman, Sampaikan Pesan Kamtibmas kepada Jamaah
PELALAWAN II Polsek Bandar Sei Kijang melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid Nurul Iman, .
Polsek Bandar Sei Kijang Gelar Jumat Curhat di Warung Sarapan Bude Narti, Dengarkan Aspirasi Masyarakat
PELALAWAN II Polsek Bandar Sei Kijang melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama masyarakat di Wa.
Penertiban Kawasan Hutan di Riau, Pemerintah Kembalikan Penguasaan Lahan kepada Negara
KUANSING || Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas P.
Tiga Tahun Tak Difungsikan, Nasib ICU RSJ Tampan Dipersoalkan! BASMI Resmi Lapor Kejati Riau
PEKANBARU II Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Provinsi Riau resmi menyampaikan lapo.
Patroli KRYD!!! Polsek Bandar Sei Kijang Gencar Lakukan Patroli di Objek Vital
PELALAWAN II Polsek Bandar Sei Kijang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam .







