pilihan +INDEKS
Relawan Prabowo: Suara Desakan Pemakzulan Harus Jadi Instrospeksi Prabowo
JAKARTA || Dewasa ini desakan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto di ruang publik menggema. Ini menurut Relawan Prabowo Subianto, KRH.HM.Jusuf Rizal harus jadi bahan instrospeksi diri Prabowo Subianto
"Suara desakan agar Presiden Prabowo Subianto dimakzulkan tentu memiliki alasan strategis. Nah, alasan-alasan itu harus dikaji oleh Prabowo, tidak bisa ngotot seolah paling benar dan merasa benar," tegas Jusuf Rizal Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu kepada media di Jakarta.
Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Ketum Ormas Madas Nusantara itu, dari hasil serap aspirasi rakyat, kebijakan Prabowo dinilai banyak yang tidak pro rakyat serta menjalankan negara sesukanya. Suara rakyat seolah dipasung
Desakan itu muncul dari aktivis Saiful Mujani, Ferry Amsari, Islah Bahrawi dan Sukidi. Mereka bicara bagaimana menyelamatkan Indonesia dari Prabowo yang dinilai ugal-ugalan memimpin Indonesia. Dan gerakan represif bagi yang kritis seperti dialami Connie Rahakundini Bakrie, penyiraman air keras, dll.
Di akar rumput suara rakyat yang dihimpun Relawan Prabowo menilai beberapa kebijakan Presiden Prabowo dinilai bukan menyelesaikan masalah, justru tambah masalah. Mulai sulitnya lahan pekerjaan, harga-harga naik, premanisme dan penegakan hukum lemah, dll
Berikut ini secara substansi pemicu upaya pemakzulan Prabowo Subianto yang direkam Relawan Prabowo yaitu :
1. Janji politik saat kampanye belum terealisir, misalnya gaji guru ditambah, sekolah gratis, dll
2. Janji brantas korupsi yang awalnya gencar, tapi tumpul ke lingkaran kekuasaan. Alih-alih mau kejar sampe antartika, sampe di Erick Tohir macet.
3. Reformasi Polri mandek. Tidak berani ganti Kapolri, Listyo Sigit Prabowo
4. Jabatan strategis banyak diisi dari kroninya. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) makin subur.
5. Lebih fokus urusan politik luar negeri, sehingga dalam negeri kedodoran. Bahkan dinilai melanggar UUD dengan membuat perjanjian dengan negara lain tanpa persetujuan DPR
6. Kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) dinilai merugikan keuangan negara. MBG hanya pesta pora kekuasaan. Gizi jauh dari harapan
7. Koperasi Desa Merah Putih secara ekonomi dengan dana besar dinilai tidak feasible. Apalagi importasi 105 ribu pick up dari India. Dinilai tidak sesuai janji kampanye akan menggunakan produksi dalam negeri.
8. Danantara manajemennya dinilai tidak bersih. BUMN banyak bocor dikorup. Dan hutang kian membengkak.
9. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) naik, peluang kerja 19 juta zoong.
10. Menteri-menterinya dinilai tidak berkualitas, sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah.
"Sebagai Relawan Prabowo masalah dibawah perlu disampaikan untuk diketahui Prabowo. Karena kami duga yang disampaikan pembantunya, infonya banyak ABS (Asal Bapak Senang)," tutur Jusuf Rizal aktivis penggiat anti korupsi itu.
Jusuf Rizal menilai jika Prabowo abai, tidak merespon berbagai kekecewaan rakyat bisa jadi pemakzulan akan menjadi gerakan yang kebih besar. Itu dapat mempercepat kejatuhan Prabowo.
Berita Lainnya +INDEKS
Dulu Pembela Hukum Rakyat Kecil Secara Gratis, Kini Jadi Ketua Komisi Hukum DPR RI, Ini Perjalanan Heroik Habiburokhman
JAKARTA || Garis tangan seseorang memang tidak ada yang tahu. Siapa sangka, pemuda yang dul.
Wagub Emil Dardak Diagendakan Hadiri Peluncuran Bamus Madura Yang Digagas Ormas Madas Nusantara
BANGKALAN || Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur, Emil Dardak diagendakan akan hadir pada saat pel.
Kapolri-Titiek Soeharto Resmikan-Groundbreaking 110 Jembatan Merah Putih Presisi Riau
KAMPAR || Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediat.
Pelaku Pembunuhan Ermanto Usman, Sudirman Alias Yuda Ditangkap Di Jakut. Polisi Dalami Motif
JAKARTA || Sudirman alias Yuda, pelaku pembunuhan aktivis penggiat anti korupsi, Ermanto Us.
Damai, Dirjen Hubla Mediasi Pertikaian APBMI VS Koperasi TKBM Pelabuhan - Aliansi Pekerja
JAKARTA || Pertikaian antara Ketua APBMI (Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia), Juswandi Kr.
Bola Panas Kasus Bambang Joko, Dirkeu BPJS TK Terkait Korupsi Rp. 205,14 Milyar Kini Ditangan DJSN
JAKARTA || Bola Panas Kasus Direktur Keuangan (Dirkeu) BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko S.







