Kapoksi Komisi III DPR RI Muhammad Rahul Dukung Pemberantasan Premanisme yang Dinilai Sangat Meresahkan Masyarakat

Publikterkini.com, Jakarta - Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rahul, menyatakan dukungannya terhadap aksi pemberantasan premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat Hukum Anti Premanisme di Ruang Komisi III DPR RI.

Rahul menyebutkan bahwa aksi anti premanisme merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Ia juga menekankan bahwa hal ini mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui “Asta Cita”, yang mengedepankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan.

Aksi premanisme, yang mencakup pungutan liar, intimidasi, dan kekerasan jalanan, menurutnya telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya sangat prihatin dengan aksi premanisme yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Aksi ini tidak hanya terjadi di satu daerah, namun telah meluas ke berbagai wilayah, Selain telah meresahkan masyarakat, aksi Premanisme saat ini juga dapat mengganggu investasi dari investor-investor yang ingin membuka pabrik atau perusahaan di Indonesia,” ujar Rahul.

Rahul juga menyampaikan bahwa dirinya sering menerima pengaduan dari masyarakat, khususnya pedagang kecil di daerah pemilihannya, Riau, yang menjadi korban premanisme dengan modus debt collector atau penagih utang.

“Menurut saya, aksi tersebut adalah bentuk nyata yang mencederai rasa keadilan dan keamanan masyarakat,” tegas Rahul.

Ia menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk operasi penanganan premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Rahul juga mendorong masyarakat agar lebih berani melaporkan tindakan-tindakan yang mencurigakan.

“Melalui langkah konkret ini, kita harap masyarakat dapat merasa lebih aman dan terbebas dari ancaman premanisme yang merusak tatanan sosial,” tambahnya.