Rencana Perpanjang PPKM Darurat, Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi PPKM Darurat Pertama

Publikterkini.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat tahap pertama 3-20 Juli 2021 sebelum memperpanjangnya kembali. Hasil evaluasi PPKM Darurat selama 17 hari tersebut penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebijakan.

"Pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang akan berakhir 20 Juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/7/2021).

Setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat tahap pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangan tahap kedua dan seterusnya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

"Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar," ujarnya.

Ketua DPP PDI-P itu mengingatkan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif.

Pemerintah diminta jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat saat ini.

"Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahwa ada dampak nyata PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM Darurat termasuk perpanjangannya," tutur Puan.

Selain evaluasi, tambah Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat periode berikutnya.

Misalnya, kata dia, akan ada sistem monitoring yang akurat berdasarkan teknologi digital per daerah.

"Pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah ke depan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi," pesan dia.

Puan menyoroti soal masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Hal itu menurut dia, tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

"Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang," kata Puan.

Menurut dia, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isolasi mandiri (isoman).

Ia mengingatkan, pada situasi seperti saat ini, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab," pungkasnya.