Menteri Tjahjo Kumolo Sebut Ada Data ASN, TNI dan Polri Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi

Publikterkini.com - Dari 279 juta data pribadi warga Indonesia yang bocor dipastikan ada data pribadai pra ASN serta anggota TNI dan Polri.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRAB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan.

Dia mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).

Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk di dalamnya,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya, Minggu (23/5/2021).

Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dimintanya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Pembahasan dan pengesahan RUU tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya peretasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

Tjahjo tidak ingin kebocoran 279 data penduduk yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terjadi lagi.

“Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” katanya.

RUU ini, lanjut Tjahjo, dinilai penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

“Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” tegas Tjahjo.