pilihan +INDEKS
Waw...Anggota DPRD Riau Kecewa dengan RAPP
Publikterkini.com - Masuknya gajah ke areal perumahan warga menjadi sorotan anggota DPRD Riau, Mardianto Manan. Penyebabnya, mengetahui tidak ikut sertanya Riau Andalan Pulp And Pappers (RAPP) dalam upaya penggiringan kawanan gajah liar di Kecamatan Inuman, Kuansing.
Terlebih saat mengetahui jika RAPP baru bersedia membantu jika Pemkab Kuansing harus membuat surat permohonan dulu ke manajemen RAPP.
"Ini bisa menyinggung perasaan seluruh warga di Kabupaten Kuansing. Karena kebijakan seperti itu tidak mencerminkan rasa empati kepada masyarakat di wilayah Inuman yang sedang kesusahan, bahkan ada yang nyaris kehilangan nyawa dalam menghadapi kawanan gajah liar itu," kata Mardianto Manan, Ahad (23/5/2021) malam.
''Dimana rasa empati pihak manajemennya itu. Warga sedang kesusahan dan ada juga yang nyaris kehilangan nyawa tidak dibantu. Malah menyuruh Pemkab Kuansing membuat surat permohonan dulu, itu sama saja merendahkan martabat masyarakat Kuansing,'' kata Mardianto dengan nada kesal.
Bahkan politisi PAN ini juga mengaku sangat tersinggung dengan kebijakan RAPP yang terkesan acuh dengan masyarakat Kuansing. Menurutnya selama ini keberadaan RAPP di Kuansing tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap masyarakat Kuansing. Untuk itu ia meminta agar keberadaan RAPP tidak menjadi musibah bagi masyarakat.
''Saya ingat dulu waktu RAPP belum ada, hutan Kuansing masih lebat. Orang-orang tua kami jika masuk hutan selalu membawa bawaan yang bermanfaat seperti hewan untuk dimakan, rotan dan buah-buahan. Sekarang semenjak RAPP ada semuanya hilang. Bahkan habitat gajah pun sampai terganggu dan hampir masuk ke pemukiman di Inuman. Itu sama saja RAPP mendatangkan musibah bagi rakyat Kuansing,'' ucap Mardianto yang merupakan wakil rakyat asal pemilihan Kuansing ini.
Padahal masalah surat menyurat itu bisa saja menyusul jika itu memang menjadi syarat administrasi. Namun masalahnya apa yang terjadi di Inuman itu menurutnya sudah darurat, hal itu ditandai dengan adanya korban luka dipihak masyarakat. Untuk itu, seharusnya RAPP harus ikut serta membantu terlebih dahulu sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan bukan menunggu surat permohonan bantuan dulu baru ikut bergerak.
''Ingat, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung! Jangan pula RAPP merasa menjadi raja di negeri orang. Konsesi RAPP itu sangat luas di wilayah Kuansing jadi berempati lah kepada masyarakat,'' kata Mardianto lagi.
Tidak hanya itu, pria yang juga akadimisi ini juga menyorot program pembangunan kemitraan atau Community of Development RAPP dengan masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang mana kemitraan ini ditunjukan dengan memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat setempat.
Dimana Mardianto menyebut RAPP selalu mendengungkan selama hampir dua dekade, Grup APRIL yang menaungi RAPP telah berkontribusi pada pembangunan masyarakat di Provinsi Riau dengan membantu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai program pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Juga memegang teguh prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) dalam pelaksanaan operasionalnya di Indonesia. Juga berupaya menyelesaikan konflik sosial yang ada secara adil dan transparan melalui keterbukaan dalam menerima saran dan masukan dari para pemangku kepentingan.
Namun, lanjut Mardianto rasanya apa yang terjadi sekarang di Inuman sangat lah jauh dari apa yang didengungkan pihak RAPP tersebut.
Terkait hal itu, aktivis lingkungan nasional Dr Elviriadi menilai, RAPP lebih memiliki power ketimbang Pemerintah Provinsi Riau apalagi Pemkab Kuansing. Hal itu disebabkan karena corak pemerintahan sekarang yang lebih mengutamakan kapitalisme ketimbang kelestarian ekologi dan nasib rakyatnya sendiri.
Sebab, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berada di belahan Kabupaten Kuansing itu seharusnya tidak boleh dijadikan hutan produksi di areal sekitarnya. Karena alur lalu lintas gajah akan terfragmentasi oleh tanaman sawit, akasia dan eucalyptus di areal konsesi RAPP dan PT WJT itu.
''Jadi yang ada sekarang ini namanya taman nasional setengah hati alias taman nasional semi konsesi," sindir pakar lingkungan alumni UKM Malaysia itu.
Apalagi lanjut Elvi, kebanyakan orang di bangsa ini menganut supremasi industri kehutanan, maka posisi rakyat sangat lemah dan di bawah. Apalagi satwa seperti gajah, harimau Sumatera dan hewan hewan lainnya. Jadi tidak lah perlu heran lagi, dengan sikap RAPP yang harus menunggu surat permohonan bantuan penggiringan gajah dari Pemkab Kuansing untuk bisa turun menangani gajah liar tersebut.
''Bargaining politik RAPP itu jauh di atas Pemprov Riau apalagi Pemkab Kuansing. Syukur syukur mau RAPP merespon surat permintaan bantuan dari Pemkab Kuansing. Kalau mau mereka respon itu sudah sangat luar biasa,'' pungkas Elvi.
Diberitakan sebelumnya, BBKSDA bersama masyarakat dan perangkat Desa Koto, Kecamatan Inuman masih terus berjibaku mengusir kawanan gajah secara manual.
Terakhir penggiringan kawanan gajah sudah masuk ke pinggiran areal kebun sawit milik PT Wana Jingga Timur yang masih berbatasan dengan kebun masyarakat.
''Sekarang sudah masuk pinggiran areal PT WJT. Tapi masih dekat sama kebun-kebun warga. Tapi penggiringan masih secara manual,'' kata Kepala Desa Koto, Dermawan, Ahad (23/5/2021).
Namun, pihak RAPP belum ikut serta dalam penggiringan gajah itu. Sebab, kata Dermawan keikutsertaan PT RAPP harus memakai surat permohonan dari Pemerintah Kabupaten Kuansing dan harus ditujukan dulu ke pihak manajemen PT RAPP, dan itu juga butuh proses yang cukup lama.
Karena lanjut Dermawan, PT WJT tidak punya peralatan untuk penggiringan gajah, sementara RAPP memiliki peralatan, satgas gajah dan juga memiliki gajah yang sudah dilatih oleh pihak RAPP untuk keperluan penggiringan gajah liar.
''Yang punya alat dan satuan tugas untuk gajah itu memang RAPP sedangkan PT WJT tidak punya. Namun, mereka minta surat permohonan dari Pemkab Kuansing terlebih dahulu prosesnya tentu lama. Padahal pihak RAPP sudah di undang rapat di kecamatan kemaren yang diwakili oleh humas nya,'' pungkas Dermawan.
Sementara pihak RAPP melalui Humasnya Frederick saat dikonfirmasi Ahad (23/5/2021) siang belum menjawab. Baik melalui pesan WhatsApp maupun panggilan.
Berita Lainnya +INDEKS
Dianggap Gagal Selama 2 Tahun Memimpin Pekanbaru, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun Dapat Kritikan Dari BEM se Riau
PUBLIKTERKINI.COM,Pekanbaru – Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen kampus di.
Serahkan SK DPD PWMOI Kabupaten Siak, Boma : Mari Kita Besarkan PWMOI di Riau Dengan Menjaga Hubungan Baik
PUBLIKTERKINI.COM,Pekanbaru - Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI.
Terima SK Kepengurusan, Armen Salim Resmi Pimpin DPD Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kabupaten Siak
PUBLIKTERKINI.COM,Siak - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan .
Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim Beserta Kaum Dhuafa Warga Tiku di Pekanbaru, AKBP Azwar : Kita Bangga DPD KKTMS Bisa Terus Berbagi dan Kompak di Pekanbaru
PUBLIKTERKINI.COM,Pekanbaru - Kerukunan Keluarga Tanjung Mutiara Sekitarnya (DPD.
Dana UKW Diduga di Korupsi Oknum PWI Pusat Hingga Rp.6 Milyar, Ketum DPP PW MOI Surati Kementrian BUMN
PUBLIKTERKINI.COM,Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PW MOI (Perkumpulan War.
FPR Adakan Buka Bersama Dengan Insan Pers, Merajut Kebersamaan Dalam Segala Bidang
PUBLIKTERKINI.COM,Pekanbaru - Dalam upaya untuk memperkuat kembali hubungan sila.