pilihan +INDEKS
Perketat Protokol Kesehatan Demi Lebaran Lebih Aman
Publikterkini.com - Pada akhir pekan April 2021, terpantau terjadi perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, faktor utamanya kelalaian menegakkan protokol kesehatan di beberapa tempat umum sehingga menciptakan klaster penularan baru seperti di perkantoran, klaster saalat tarawih, takziah, dan mudik ke kampung halaman. Angka penularan yang menurun dari Februari hingga Maret dikhawatirkan berbalik meningkat apabila tidak kita kendalikan.
“Kita melihat kasus konfirmasi positif Covid-19 meningkat. Kita melihat juga sampai minggu keempat April 2021 kematian akibat COVID-19 juga meningkat, ada juga peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit,” terang dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dalam Dialog Produktif bertema Waspada Peningkatan Klaster Baru, yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, Selasa (4/5).
Kondisi tersebut perlu dikuatirkan, apalagi pada akhir bulan Ramadan masyarakat Indonesia memiliki tradisi mudik setiap tahun. “Kita bisa melihat masyarakat masih ada yang mulai mudik terlebih dulu. Padahal kalau berkaca kejadian di India, melonggarnya protokol kesehatan, terutama pada perayaan keagamaan menyebabkan terjadinya ledakan kasus yang cukup besar,” terang dr. Nadia.
“Jangan sampai kita menjadi sumber penularan atau korban penularan dari orang lain. Sehingga menyambut Idul Fitri nanti kita harus perketat protokol kesehatan demi terhindar dari kesakitan dan kematian,” tambah dr. Nadia.
Sementara itu Indonesia juga masih perlu melakukan proses panjang dalam membentuk herd immunity bagi 181,5 juta penduduknya. Program vaksinasi pemerintah yang menyentuh angka 20,4 juta pada 3 mei lalu masih belum saatnya untuk dirayakan atau memberikan rasa aman berlebihan kepada masyarakat sehingga mengabaikan protokol kesehatan.
“Euforia vaksinasi terus kita tekan, dan selalu kita informasikan kepada setiap orang yang divaksinasi bahwa kita masih dalam masa pandemi, sehingga vaksinasi saja tidak cukup memberikan perlindungan. Tentunya harus melaksanakan protokol kesehatan,” tambah dr Nadia.
dr. Fala Adinda, Anggota Satgas Penanganan COVID-19 Subbidang Mitigasi, juga mengingatkan bahwa pandemi ini masih terus berjalan. “Terlebih lagi dengan adanya mutasi virus baru, jangan sampai kita mengikuti negara tetangga yang sudah memasuki gelombang ketiga, dan diikuti dengan kasus baru yang melonjak,” ujarnya.
“Longgarnya protokol kesehatan yang terjadi di sekeliling kita sebenarnya menjadi semacam lampu merah. Walaupun sudah ada program vaksinasi jangan sampai protokol kesehatan ini menjadi longgar,'' katanya.
Untuk itu semua elemen bangsa terus menerus mengingatkan sesamanya agar tidak jenuh dengan kondisi saat ini, “Kita harus kembali lagi kepada individu masing-masing. Maukah terus menjalankan protokol kesehatan, jangan terlena dengan penurunan curva atau kejenuhan karena pandemi sudah berjalan lebih dari satu tahun,” ungkap dr. Fala. *
Berita Lainnya +INDEKS
Kapolri-Titiek Soeharto Resmikan-Groundbreaking 110 Jembatan Merah Putih Presisi Riau
KAMPAR || Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediat.
Pelaku Pembunuhan Ermanto Usman, Sudirman Alias Yuda Ditangkap Di Jakut. Polisi Dalami Motif
JAKARTA || Sudirman alias Yuda, pelaku pembunuhan aktivis penggiat anti korupsi, Ermanto Us.
Damai, Dirjen Hubla Mediasi Pertikaian APBMI VS Koperasi TKBM Pelabuhan - Aliansi Pekerja
JAKARTA || Pertikaian antara Ketua APBMI (Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia), Juswandi Kr.
Bola Panas Kasus Bambang Joko, Dirkeu BPJS TK Terkait Korupsi Rp. 205,14 Milyar Kini Ditangan DJSN
JAKARTA || Bola Panas Kasus Direktur Keuangan (Dirkeu) BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko S.
Ketua DPD Gerindra Provinsi Riau Sentil PDIP Soal Isu Dana Pendidikan Untuk MBG, M Rahul : Jangan Bangun Narasi Yang Menyesatkan
PEKABARU || Ketua DPD Gerindra Provinsi Riau Muhammad Rahul yang sekaligus Kapoksi Ko.
Forum Jamsos Minta Presiden Prabowo Copot Bambang Dirkeu BPJS Ketenagakerjaan Terkait Korupsi Hutama Karya Rp.205,14 Milyar
JAKARTA || Forum Jamsos meminta kepada Presiden Prabowo agar mencopot Bambang Joko Sutarto, Direk.







