Presiden Tegaskan Penanganan Karhutla Riau, Kodam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Operasi Darat dan Udara

PEKANBARU || Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Rsn, Kota Pekanbaru, Senin (24/8/2026). Rapat dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo bersama jajaran pemerintah pusat, TNI-Polri, dan Forkopimda Riau untuk memperkuat penanganan karhutla.

Dalam rapat, Kalaksa BPBD Riau M. Edy Afrizal melaporkan hingga 23 Agustus 2026 tercatat 10.514 hotspot sejak Januari, dengan 521 titik terbakar. Luas lahan terbakar mencapai 16.277,50 hektare, sementara sekitar 900 hektare masih terbakar di tujuh titik pada empat kabupaten.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan kondisi lahan yang lebih kering membutuhkan langkah terpadu melalui pengerahan kekuatan darat dan udara.

“Tindakan efektif dengan melakukan IMC karena kadar tanah di Riau tahun ini lebih kering. Titik yang tidak terjangkau pasukan darat dibantu dengan helikopter water bombing untuk memutus luasan kebakaran,” ujar Pangdam.

Untuk kawasan gambut, pengendalian diperkuat melalui pembangunan sekat kanal selebar 5–7 meter dengan mengerahkan 15 unit ekskavator. Dukungan udara juga disiapkan melalui rencana penambahan helikopter water bombing.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menyampaikan bahwa sejak 2025 hingga 2026 telah terdapat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus 2026, tercatat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka dan luas terbakar 806,57 hektare.

Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar penanganan dilakukan sejak dini. Pemerintah diminta menyiapkan 500 sumur bor, 700 tabung oksigen, serta dua helikopter water bombing. Aparat juga diperintahkan mencegah setiap bentuk pembakaran lahan dan menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin.

Rapat berakhir pukul 12.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Penanganan karhutla selanjutnya diarahkan pada percepatan pemadaman, penguatan pencegahan, dukungan operasi darat dan udara, serta penegakan hukum secara terpadu .(A-R)