BEM Riau Nilai Pajak Air Permukaan Berpotensi Bebani Petani Sawit

PEKANBARU || DPRD Provinsi Riau mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan panitia khusus (pansus) optimalisasi pendapatan daerah yang bertugas membahas potensi peningkatan pendapatan sekaligus meninjau regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan pajak air permukaan.

Kebijakan PAP disebut ditujukan khusus kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau dan tidak menyasar masyarakat umum.

Namun, Koordinator Pusat (Koorpus) Aliansi BEM se-Riau Bersatu, Muhammad Ikhsan, menilai kebijakan tersebut tetap berpotensi berdampak pada petani sawit kecil. Ia menyebut beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan perkebunan sawit, dengan estimasi Rp1.700 per batang per bulan, kemungkinan akan ditransmisikan ke harga Tandan Buah Segar (TBS) melalui mekanisme tata niaga sawit.

“Memang PAP Rp1.700 per batang per bulan itu ditujukan kepada perusahaan, namun berpotensi yang bayar petani kecil karena dibebankan kepada harga TBS petani,” kata Ikhsan.

Diibaratkan Seperti Pajak di Kafe

Ikhsan mengibaratkan multiplier effect kebijakan tersebut seperti pajak yang dibebankan kepada pembeli saat bertransaksi di kafe, meskipun kewajiban pajak sebenarnya berada pada pihak usaha.

“Misalnya pak dewan sedang ngopi, pas bayar ada pajak yang dibebankan kepada pak dewan. Padahal yang wajib bayar pajaknya kan pihak kafe. Begitulah multiplier effect-nya,” ungkapnya.

Dorong Alternatif Hilirisasi Sawit

Menurut Ikhsan, untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang yang membantu masyarakat, bukan justru berpotensi menambah beban ekonomi.

Ia menyarankan DPRD mendorong pemerintah provinsi melirik peluang di sektor hilirisasi sawit, seperti mendirikan BUMD pengolahan minyak goreng. Selain meningkatkan PAD, langkah tersebut dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Sebaiknya DPRD mendorong Pemprov bangun pabrik pengolahan minyak goreng saja. Selain meningkatkan PAD juga membuka lapangan pekerjaan,” katanya.

Minta Kajian Mendalam

Ikhsan berharap DPRD Riau dapat mengkaji dan mempertimbangkan secara matang rencana penerapan kebijakan PAP karena berpotensi memengaruhi harga TBS petani sawit. Ia menilai penurunan harga TBS akan berdampak langsung pada kemampuan ekonomi keluarga, termasuk pembiayaan pendidikan mahasiswa.

“Kami berharap rencana kebijakan PAP dikaji dan dipertimbangkan dengan matang karena dampaknya terhadap harga TBS. Kalau harga TBS turun kami susah bayar SPP, sebab ekonomi orang tua kami bergantung pada kelapa sawit,” tutupnya.***