DPP SPKN: Segara Usut Pembelian Mobil Dinas Bupati Kampar

PEKANBARU || Viralnya protes keras Sekda Kampar Hambali di media atas kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang berbohong soal pembelian mobil mewah, dibenarkan oleh aktivis Anti Korupsi. Satu diantaranya, DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) akhirnya angkat suara.

"Yang dikatakan Sekda Kampar itu benar adanya. Kami sudah lama menemukan adanya pembelian Mobil Dinas Mewah Bupati Kampar yaitu Velfire senilai Rp1,8 Milyar oleh Pemda Kampar. Kami kira Bupati belum ada Mobil Dinas, jadi kami tidak persoalkan. Kami terkejut ketika atas viralnya pernyataan Sekda Kampar itu ternyata Bupati sudah punya Mobil Dinas Land Cruiser," kata Sekjen DPP SPKN, Frans Sibarani kepada wartawan, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Diungkapkannya, dari hasil investigasi, diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kampar bernama Yogi Riyadh Yudistira melakukan pembelian 1 Unit Mobil Toyota Velfire seharga Rp1.828.000.000. Mobil Mewah ini dibeli dari PT Agung Automall berdasarkan pesanan e-purchasing nomor 01JYE4GGK69EM1A3R3XHN1B6XB," ujar Frans.

Atas pembelian mobil tersebut, SPKN ikut mempersoalkan. Pasalnya, keadaan APBD Kabupaten Kampar yang sedang defisit dan tunda bayar pekerjaan tahun lalu masih banyak yang belum selesai.

"Apalagi Bupati Kampar Ahmad Yuzar telah memiliki Mobil Dinas berupa Land Cruiser yang diserahkan oleh BPKAD Kampar kepada PJ Bupati Hambali sekitar bulan Januari," katanya.

Bupati, kata Frans, tidak memikirkan keadaan masyarakat Kampar yang sedang kesulitan kkonomi, malah membeli mobil mewah yang menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Sementara mobil dinasnya sudah ada, bahkan lebih mahal. Dia malah membeli lagi tanpa memikirkan keadaan keuangan APBD,"  tegas Frans.

Frans Sibarani menegaskan perencanaan penyusunan anggaran APBD setidaknya harus ada uji kelayakan apakah sesuai kebutuhan atau tidak. "Harus sesuai kebutuhan, bukan bukan sesuai keinginan," tegasnya.

Ia pun menyatakan peristiwa ini dapat sebagai Bukti Permulaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengusutan dalam pembahasan APBD dimana ada ada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Dalam penyampaian RAPBD, seharusnya harus diuji dan di evaluasi termasuk alokasi anggaran program kegiatan,  apakah memang menjadi kebutuhan atau tidak? Jangan dari setiap penyampaian dari RAPBD semua di setujui, sehingga terdapat anggaran yang memang tidak seharusnya dianggarkan artinya pemborosan," urainya.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini di seluruh Riau akibat adanya anggaran belanja yang ugal ugalan tanpa koreksi.

"Tindakan Beli Mobil Mewah Bupati Kampar ini dengan jelas melukai rasa keadilan ditengah kondisi ekonomi sulit. APH sebaiknya segera melakukan pengusutan. DPP SPKN juga ikut menginvestigasi anggaran belanja yang ada di Kampar," katanya.

Tak hanya itu, kata Frans, ternyata masih ada lagi anggaran dalam pembelian Mobi Bupati Kampar. "Namun, belum bisa kami sebutkan saat ini," tutupnya.

Sebelumnya, viral pernyataan Sekda  Hambali, yang diposting oleh akun @Detak KamparNews pada Jumat (17/10/25) kemarin. Hambali melayangkan protes kepada bupati Kampar dan menyebut Ahmad Yuzar Pembohong.

"Bupati ini luar biasa. Bohongnya luar biasa. Boleh dicari tahu. Ada pembelian Velfire di tahun 2025 ini. Dia seperti orang baik, tapi diam diam dia memilih mengikuti hawa nafsunya. Boleh ditanyakan ke Bagian Umum," ungkap Hambali.(*Red)