Gubernur Riau Abdul Wahid Pastikan Pemeliharaan Jalan Rusak Tetap Jalan

PEKANBARU || Gubernur Riau Abdul Wahid memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2025, Senin (15/9/2025), di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau. Rapat tersebut juga membahas mekanisme pengendalian pengadaan barang dan jasa (PBJ), belanja daerah, serta penyelesaian kewajiban para pihak.

Dalam arahannya, Abdul Wahid menegaskan bahwa menjelang akhir tahun 2025, tidak ada pembangunan infrastruktur baru yang diprioritaskan. Anggaran hanya diarahkan untuk pemeliharaan jalan-jalan rusak yang aksesnya digunakan banyak orang dan menunjang kegiatan ekonomi.

“Menjelang akhir tahun tidak ada infrastruktur yang kita prioritaskan, kecuali jalan-jalan rusak yang kita taruh anggarannya di UPT untuk pemeliharaan. Ruas jalan di Inhu, Rohul, Rohil, Kampar, Bengkalis, Siak, dan Kuansing tetap kita perhatikan karena aksesnya dipakai banyak orang,” ujar Gubernur.

Abdul Wahid mengakui kondisi fiskal daerah saat ini sedang tertekan. Salah satu penyebabnya adalah adanya beban tunda bayar tahun sebelumnya yang harus segera diselesaikan.

"Fiskal kita tertekan karena ada beban tahun lalu berupa tunda bayar yang harus kita selesaikan. Pilihannya, apakah kita bayar hutang atau melaksanakan program yang sudah direncanakan. Tentu ini harus dipertimbangkan sebaik mungkin,” tegasnya.

Dalam rapat, ia menegaskan lebih memilih memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada rekanan dibandingkan memaksakan program baru.

“Saya lebih memilih membayar hutang agar rekanan dan pemerintah tidak terbebani. Saya tahu, banyak rekanan yang minjam ke bank, mungkin ada yang berutang sana-sini. Ini juga harus kita perhatikan dan kita prihatin,” ungkapnya.

Dari laporan sementara, realisasi fisik 52 persen. Untuk mengejar target, Gubernur meminta agar Sekda dan jajaran memperkuat coaching clinic bagi seluruh perangkat daerah.

Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta menjaga komitmen terhadap kewajiban lama agar pembangunan bisa berjalan lebih sehat di tahun berikutnya.