pilihan +INDEKS
Mensos Ungkap Data Spasial dan Numerik Penting Untuk Bahan Kebijakan
Publikterkini.com - Menteri Sosial Tri Rismahari, menyebut data spasial dan numerik sangat penting untuk pemetaan dan rencana suatu kebijakan akan diterapkan, termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
“Kami tertarik ide data numerik dan presisi, seringkali berbagai kebijakan terkendala memperoleh data yang tepat,” ujar Risma saat menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Forum Rektor Indonesia, Senin (29/3/2021) pagi.
Misalnya, jelas Risma, seseorang membangun rumah berukuran 6x6 mater dan berselang waktu menjadi 10x6 meter, dengan adanya data bisa dilihat perubahan itu terkait dengan adanya peningkatan kesejahteraan atau tidak.
“Saya bersyukur dengan data tidak hanya numerik, melainkan data spasial yang begitu penting terlebih jika digabungkan antara keduanya, ” katanya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini juga menyontohkan data spasial dari seorang petani. Apakah seorang petani mempunyai lahan sendiri, seberapa luas tanah yang digarap, dan apa yang diolah di atas lahan tersebut.
“Dengan adanya data spasial tersebut bisa mengetahui dengan pasti dan detail petani dari mulai luas dan kepemilikan lahannya," ucap Risma.
Dirinya juga mengusulkan agar pemanfaatan data spasial maupun numerik tidak terlalu lama.
Menurutnya, waktu empat tahun terlalu lama. Sehingga harus dapat dipercepat lagi.
“Empat tahun kelamaan, kalau dipercepat jadi terobosan luar biasa, seperti di negara-negara lain data spasial dan numerik digabung serta bisa diakses bersama-sama. Ke depan, dilengkapi foto pemetaan drone dan satelit hasilnya menjadi masukan untuk memutuskan kebijakan," pungkas Risma.
Berita Lainnya +INDEKS
Relawan Prabowo Jusuf Rizal Tuding Ketum APBMI, Juswandi Putar Balikkan Fakta. APBMI Yang Mau Monopoli di Pelabuhan, Bukan Koperasi TKBM
JAKARTA || Relawan Prabowo, Pria berdarah Madura-Batak, Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal,.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Fraksi PAN, Arisal Aziz : Meminta Menteri IMIPAS Lebih Meningkatkan Pengawasan Ke Lapas dan Rutan karena Sering WBP Kabur
JAKARTA || Satu Tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) dibawah pimpin.
Kemendagri: Penindakan Kepolisian di Riau Sudah Sesuai Hukum, Legalitas Ormas Ditinjau Kemenkum
PEKANBARU || Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, B.
Empat Ormas Tabuh dan Luncurkan” Gong Rakyat Melawan Korupsi ” Di Hari Sumpah Pemuda 2025
JAKARTA || Empat organisasi besar tabuh dan luncurkan "Gong Rakyat Melawan Korupsi" (Saatnya Raky.
Terpidana Mati Kabur, Arisal Aziz Anggota DPR RI Komisi XIII Minta Menteri Imipas Copot Ka Rutan dan KPR Siak
JAKARTA || Kaburnya narapidana (napi) dengan hukuman mati dari Rutan Kelas II B Siak, dianggap se.
Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi Tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan
JAKARTA || Ketika cinta dan keputusasaan saling bersinggungan, batas antara benar dan salah perla.







