pilihan +INDEKS
Mensos Ungkap Data Spasial dan Numerik Penting Untuk Bahan Kebijakan
Publikterkini.com - Menteri Sosial Tri Rismahari, menyebut data spasial dan numerik sangat penting untuk pemetaan dan rencana suatu kebijakan akan diterapkan, termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
“Kami tertarik ide data numerik dan presisi, seringkali berbagai kebijakan terkendala memperoleh data yang tepat,” ujar Risma saat menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Forum Rektor Indonesia, Senin (29/3/2021) pagi.
Misalnya, jelas Risma, seseorang membangun rumah berukuran 6x6 mater dan berselang waktu menjadi 10x6 meter, dengan adanya data bisa dilihat perubahan itu terkait dengan adanya peningkatan kesejahteraan atau tidak.
“Saya bersyukur dengan data tidak hanya numerik, melainkan data spasial yang begitu penting terlebih jika digabungkan antara keduanya, ” katanya.
Mantan Wali Kota Surabaya ini juga menyontohkan data spasial dari seorang petani. Apakah seorang petani mempunyai lahan sendiri, seberapa luas tanah yang digarap, dan apa yang diolah di atas lahan tersebut.
“Dengan adanya data spasial tersebut bisa mengetahui dengan pasti dan detail petani dari mulai luas dan kepemilikan lahannya," ucap Risma.
Dirinya juga mengusulkan agar pemanfaatan data spasial maupun numerik tidak terlalu lama.
Menurutnya, waktu empat tahun terlalu lama. Sehingga harus dapat dipercepat lagi.
“Empat tahun kelamaan, kalau dipercepat jadi terobosan luar biasa, seperti di negara-negara lain data spasial dan numerik digabung serta bisa diakses bersama-sama. Ke depan, dilengkapi foto pemetaan drone dan satelit hasilnya menjadi masukan untuk memutuskan kebijakan," pungkas Risma.
Berita Lainnya +INDEKS
Napi Sering Kabur di Riau, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz Usulkan Copot Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau dan Kalapas Pasir Pangaraian
JAKARTA || Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, Kecewa berat dengan kinerja Kepala Kanwil Pem.
Kemewahan di Balik Tembok Penjara — GMPK: Jangan Tutupi Kebenaran
JAKARTA | | Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) melalui Ketua Umum Dewan Pengurus Pus.
BBHR PDI Perjuangan Adukan Firman ke Polda, Berita HGB STC Dipersoalkan
JAKARTA || BBHR PDI Perjuangan laporkan Firman, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Hanura, k.
Ketua Komisi III DPR RI dan M Rahul Terima Aspirasi Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh
JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Ace.
Demo Akbar Desak Hukum Mati Koruptor Kakap dan Segera Sahkan UU Perampasan Aset
JAKRTA || Demo Akbar mahasiswa dan berbagai elemen penggiat anti korupsi mendesak Presiden Prabow.
Srikandi dari Pariaman, Dhifla Wiyani Lolos Jadi Hakim Agung Kamar Pidana MA
JAKARTA || Sebuah catatan sejarah dan kebanggaan baru terukir bagi masyarakat Sumatera Barat, khu.







