Pidato Presiden Nota Keuangan RAPBN 2026: Menjaga Optimisme di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

JAKARTA || Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 membangkitkan optimisme baru bagi perbaikan kondisi bangsa ke depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, belanja RAPBN mencapai Rp3.786,5 triliun atau naik 7,3% (yoy), sedangkan pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% (yoy). Dengan postur anggaran tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4% (yoy).

Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, menilai optimisme yang disampaikan Presiden harus diiringi dengan sikap realistis. “Optimisme tersebut tentunya harus dibarengi dengan cara pandang yang tetap realistis dan down to earth,” ujarnya.

Menurutnya, lembaga internasional memberikan proyeksi yang lebih rendah. International Monetary Fund (IMF) melalui laporan World Economic Outlook (WEO) Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 4,8%. Hal senada juga disampaikan Bank Dunia melalui Global Economic Prospects (GEP) Juni 2025, yang memproyeksikan pertumbuhan 2026 sebesar 4,8% atau turun 0,3% dari prediksi sebelumnya sebesar 5,1%. Bank Dunia menilai penurunan itu disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Presiden Prabowo menekankan bahwa RAPBN 2026 sebagai rancangan anggaran pertama di bawah pemerintahannya akan difokuskan pada delapan agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan. “Delapan agenda prioritas inilah yang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,4%,” jelas Handi mengutip pidato Presiden.

Selain itu, strategi penting yang diuraikan Presiden adalah mendorong peran APBN secara lebih proporsional bagi kepentingan masyarakat luas, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Presiden juga menekankan pentingnya mengoptimalkan Danantara dan melibatkan swasta nasional maupun global untuk menghimpun dana di luar APBN.

Handi menegaskan bahwa tantangan pelaksanaan RAPBN 2026 tidak ringan. “Stagnasi pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dalam satu dekade terakhir, membuat perekonomian kita seperti kehilangan daya dan kekuatan untuk bangkit. Berkurangnya kelas menengah hingga 10 juta orang dalam lima tahun terakhir merupakan pukulan telak yang harus kita terima,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi struktural dalam mendukung efektivitas APBN. RAPBN 2026 diharapkan mampu memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membuat investor lebih memilih Vietnam sebagai tujuan investasi. Tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani pemerintah.

“Optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap RAPBN 2026, tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan APBN 2026 yang efektif, efisien dan berkualitas (spending better), menjadikan setiap satu rupiah alokasi anggaran APBN dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Handi.