pilihan +INDEKS
Stok Vaksin tak Cukup, Ini Kata DPR RI
Publikterkini.com - Bio Farma mengakui pasokan vaksin Covid-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah.
"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (05/08/2021).
Jadi, lanjut Netty, pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. "Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," katanya.
Selain itu, Netty mendorong agar pemerintah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk. "Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” tambahnya.
Terkait info stok vaksin di sejumlah daerah yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin. "Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan salahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tambahnya.
Netty juga mengatakan bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, lanjutnya, daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin.
“Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator kesehatan masyarakat. Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar Jawa- Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," ungkapnya. *
Berita Lainnya +INDEKS
Kapolri-Titiek Soeharto Resmikan-Groundbreaking 110 Jembatan Merah Putih Presisi Riau
KAMPAR || Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediat.
Pelaku Pembunuhan Ermanto Usman, Sudirman Alias Yuda Ditangkap Di Jakut. Polisi Dalami Motif
JAKARTA || Sudirman alias Yuda, pelaku pembunuhan aktivis penggiat anti korupsi, Ermanto Us.
Damai, Dirjen Hubla Mediasi Pertikaian APBMI VS Koperasi TKBM Pelabuhan - Aliansi Pekerja
JAKARTA || Pertikaian antara Ketua APBMI (Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia), Juswandi Kr.
Bola Panas Kasus Bambang Joko, Dirkeu BPJS TK Terkait Korupsi Rp. 205,14 Milyar Kini Ditangan DJSN
JAKARTA || Bola Panas Kasus Direktur Keuangan (Dirkeu) BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko S.
Ketua DPD Gerindra Provinsi Riau Sentil PDIP Soal Isu Dana Pendidikan Untuk MBG, M Rahul : Jangan Bangun Narasi Yang Menyesatkan
PEKABARU || Ketua DPD Gerindra Provinsi Riau Muhammad Rahul yang sekaligus Kapoksi Ko.
Forum Jamsos Minta Presiden Prabowo Copot Bambang Dirkeu BPJS Ketenagakerjaan Terkait Korupsi Hutama Karya Rp.205,14 Milyar
JAKARTA || Forum Jamsos meminta kepada Presiden Prabowo agar mencopot Bambang Joko Sutarto, Direk.







