DPP GMPR Soroti Ketelantaran Media Lokal Pekanbaru: Jangan Jadikan PERS Daerah Anak Tiri

PEKANBARU || DPP Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Riau (GMPR) menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pekanbaru yang dinilai belum memberikan keberpihakan yang secara Proporsional terhadap keberlangsungan media lokal.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Sosial (Ansos) DPP GMPR, Iqbal, menegaskan bahwa media lokal merupakan bagian penting dari ekosistem demokrasi dan kontrol sosial di daerah. Menurutnya, jangan sampai media lokal justru diperlakukan seperti “Anak Tiri”, sementara anggaran publikasi Pemerintah Daerah diduga lebih banyak mengalir terhadap Media Nasional.

«“Media Lokal hidup dari denyut persoalan masyarakat daerah. Mereka yang setiap hari turun ke lapangan, mengawal kebijakan dan menyuarakan kepentingan publik yang dimana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Sangat ironis apabila ketika efisiensi anggaran digaungkan, Media Lokal justru dibiarkan bertahan hidup sendiri,” tegas Iqbal.»

GMPR mempertanyakan transparansi, Proporsionalitas, serta dasar penentuan alokasi anggaran publikasi Pemerintah Kota Pekanbaru. Jikalau benar terdapat belanja publikasi dalam jumlah besar terhadap Media Nasional sementara Media Lokal mengalami keterbatasan akses, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi secara terbuka.

“Jangan sampai Uang Rakyat digunakan untuk membangun citra pemerintah melalui media besar, sementara Pers Lokal yang menjadi mata dan telinga masyarakat Kota Pekanbaru justru dibuat kelaparan. Pemerintah Kota Pekanbaru harus menjelaskan: apa dasar, mekanisme, dan ukuran Keadilan dalam distribusi anggaran publikasi tersebut?” kata Iqbal.

DPP GMPR mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru dan Diskominfo membuka informasi mengenai pagu, realisasi, mekanisme pengadaan, serta daftar penerima anggaran publikasi secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka publik.

“Pers Lokal bukan anak tiri. Kalau pemerintah benar-benar bicara efisiensi dan keberpihakan kepada daerah terkhusus terhadap Rakyat maka keberlangsungan Media Lokal harus menjadi bagian dari kebijakan, bukan justru dikorbankan,” pungkas Iqbal.