Forum Pemred Riau Dorong Pengawasan Media terhadap Program Strategis MBG

PEKANBARU ||  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dinilai telah memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Program ini tidak hanya menjawab persoalan pemenuhan gizi, tetapi juga diarahkan sebagai pengungkit ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pelaku usaha lokal.

Seiring perluasan pelaksanaan MBG di berbagai daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan pengawasan publik yang kuat. BGN secara tegas mengimbau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan makanan olahan dari pabrik besar, melainkan memprioritaskan produk lokal yang diproduksi UMKM dan masyarakat sekitar dapur MBG yang telah memiliki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi ini secara jelas mewajibkan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan UMKM, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa Merah Putih, dan BUMDes sebagai bagian dari ekosistem MBG.

Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan Program MBG dinilai menuntut peran aktif media massa sebagai pilar pengawasan demokrasi. Ketua Forum Pemimpin Redaksi Riau, Rahmat Handayani, menegaskan bahwa wartawan tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus berada di garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan MBG di lapangan.

“Program ini menyangkut masa depan anak-anak dan uang negara dalam jumlah besar. Wartawan wajib hadir untuk memastikan kualitas makanan, keterlibatan UMKM lokal, hingga transparansi pelaksanaan di setiap dapur MBG,” tegas Rahmat Selasa(16/12/2025) 

Ia menilai, keterlibatan aktif wartawan akan mencegah potensi penyimpangan, praktik monopoli, maupun pengabaian terhadap pelaku usaha kecil yang seharusnya menjadi bagian utama dari program tersebut. Menurutnya, pengawasan media justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG dan membantu pemerintah memperbaiki kekurangan di lapangan.

Rahmat juga mengajak seluruh insan pers di Riau untuk menjadikan Program MBG sebagai isu publik yang terus dipantau secara berkelanjutan, bukan sekadar pemberitaan seremonial. Mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pemenuhan standar gizi, kepemilikan izin PIRT, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, semuanya perlu diberitakan secara kritis dan objektif.

“Media bukan untuk menjatuhkan, tetapi memastikan program ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Jika ada kekurangan, tugas wartawan menyuarakannya demi perbaikan,” ujarnya.

Dengan keterlibatan aktif wartawan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga berkualitas secara substansi. Ketika media menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten, MBG dapat menjadi program kebanggaan nasional menjamin gizi anak-anak, menggerakkan ekonomi rakyat, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.**