Pemangkasan Dana Pusat Pengaruhi APBD Riau, Sekdaprov Riau : Program Prioritas Tetap Jalan

PEKANBARU || Pemerintah Provinsi Riau mengakui kebijakan pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.

“Pasti terpengaruh karena kita termasuk daerah yang cukup bergantung pada dana transfer. Jadi ada rasio dari belanja yang harus kita kurangi dan sesuaikan. Ruang untuk penyesuaian itu ada di APBD-P,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (4/9/2025).

Menurut Syahrial Abdi, Pemerintah Daerah sedang merapikan kembali pos belanja dengan prinsip penghematan. Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipastikan tetap menjadi fokus meski ruang fiskal semakin sempit.

“Belanja wajib dan dasar tetap kita penuhi. Bahkan pemeliharaan infrastruktur pun, meskipun kena pemangkasan, tetap harus dilakukan agar fungsinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah efisiensi ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga mengurangi anggaran pemeliharaan. Namun, Gubernur Riau, kata dia, berkomitmen agar layanan publik tidak terganggu.

Dalam kesempatan itu, Syahrial juga menyinggung evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif pada masa sidang sebelumnya. Sejumlah Rancangan Peraturan Daaerah (Ranperda) masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk beberapa yang merupakan luncuran dari tahun lalu.

“Mudah-mudahan dengan sisa waktu, produk hukum yang harus menjadi legislasi daerah bisa kita selesaikan dengan baik,” ucapnya.

Terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Syahrial menyebut dokumen itu baru saja diselesaikan dan akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sekdaprov Riau ini menekankan, meskipun ruang fiskal semakin terbatas akibat pemangkasan anggaran, Pemprov Riau tetap berkomitmen menjaga program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.