pilihan +INDEKS
Punya Bukti Kuat, Lawyer Paslon 01 Minta Paslon 05 di Diskualifikasi Dalam Sidang MK
PUBLIKTERKINI.COM,Jakarta - sidang perdana gugatan hasil Pilkada Pekanbaru digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu, (8/1/2025) dengan pemohon dari pasangan calon (Paslon) 01, Muflihun - Ade Hartati. Sidang ini diajukan oleh kuasa hukum mereka yang dipimpin oleh Ahmad Yusuf, SH., MH., dan Rahmat Taufiq, SH., MH., bersama dengan delapan pengacara lainnya.
Dalam sidang yang disiarkan secara langsung melalui YouTube MK, kuasa hukum pemohon mengajukan sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilkada Pekanbaru. Permohonan utama yang diajukan adalah mendiskualifikasi Paslon 05 (Agung Nugroho - Markarius Anwar) dan meminta pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru.
Rahmat Taufiq, Ketua Tim Hukum, mengonfirmasi bahwa sidang pertama ini hanya berfokus pada pembacaan permohonan dan pengajuan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan. Tim hukum juga menyampaikan harapan agar hakim MK mengabulkan permohonan yang telah di ajukan.
"Alhamdulillah, kami telah membacakan permohonan di hadapan Ketua Hakim MK dan menyerahkan ratusan bukti yang kami miliki. Kami berharap permohonan ini dapat dikabulkan," ujar Taufiq.
Ia juga mengajak seluruh simpatisan dan relawan Pro Uun untuk terus mendukung perjuangan Paslon 01 dengan doa dan ikhtiar agar keputusan hakim MK sesuai harapan. “Kepada seluruh simpatisan Pro Uun, tetap solid. Percayalah, keadilan akan ditegakkan setinggi-tingginya melalui sidang MK ini,” tutup Taufiq.
Sidang ini baru memasuki tahap pembacaan permohonan. Sidang lanjutan akan melibatkan pembuktian dan tanggapan dari pihak terkait. MK diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan transparan.**
Berita Lainnya +INDEKS
Napi Sering Kabur di Riau, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz Usulkan Copot Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau dan Kalapas Pasir Pangaraian
JAKARTA || Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, Kecewa berat dengan kinerja Kepala Kanwil Pem.
Kemewahan di Balik Tembok Penjara — GMPK: Jangan Tutupi Kebenaran
JAKARTA | | Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) melalui Ketua Umum Dewan Pengurus Pus.
BBHR PDI Perjuangan Adukan Firman ke Polda, Berita HGB STC Dipersoalkan
JAKARTA || BBHR PDI Perjuangan laporkan Firman, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Hanura, k.
Ketua Komisi III DPR RI dan M Rahul Terima Aspirasi Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh
JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Ace.
Demo Akbar Desak Hukum Mati Koruptor Kakap dan Segera Sahkan UU Perampasan Aset
JAKRTA || Demo Akbar mahasiswa dan berbagai elemen penggiat anti korupsi mendesak Presiden Prabow.
Srikandi dari Pariaman, Dhifla Wiyani Lolos Jadi Hakim Agung Kamar Pidana MA
JAKARTA || Sebuah catatan sejarah dan kebanggaan baru terukir bagi masyarakat Sumatera Barat, khu.







