Publikterkini.com - Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran dinilai memuat banyak kejanggalan di dalamnya.
Kamus Sejarah Indonesia itu terdiri dari dua jilid, yang memuat informasi atau istilah kesejarahan dalam kurun waktu 1900 hingga 1988.
Sayangnya, kamus yang seharusnya menggambarkan informasi kesejarahan Indonesia tersebut diprotes karena dalam buku jilid I tidak mencantumkaan keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.
Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghilangkan peran pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syeh Hasyim Asyari dalam kamus sejarah.
“Kesimpulannya, terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asyari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut,” ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, Selasa (20/4/2021).
Dia menjelaskan bahwa di dalam buku yang sama juga terdapat peran dari Hadratus Syeh Hasyim Asy’ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran Hasyim Asyari disebutkan di dalam halaman lain, hanya tidak ada di dalam lema atau entry.
Dia pun meminta maaf kepada semua pihak terkait tak dicantumkannya nama Hasyim Asyari tersebut.
“Jadi, narasi menghilangkan peran KH Hasyim Asyari itu tidak benar. Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi,” jelas dia.
Sejumlah kejanggalan dalam Kamus Sejarah Indonesia kemudian membuat Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda protes dan meminta Kemendikbud menarik sementara kamus tersebut.
Bagi Huda, banyaknya kejanggalan dalam kamus tersebut dapat menjadi berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik.
"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021) malam.