PUBLIKTERKINI.COM, Pekanbaru - Ketua cabang PMII kota pekanbaru supriadi menyoroti kinerja menteri BUMN, Menteri perdagangan yang tidak mampu menstabilkan harga pupuk, tahun lalu masyarakat terkhusus petani sudah komplen masalah kelangkaan pupuk subsidi.
"Diawal tahun 2021 petani sudah pada menjerit gara gara melonjak naik harga pupuk non subsidi sangat, sementara pupuk subsidi sangat langka.
Dugaan permainan pupuk non subsidi dilapangan, harga pupuk yg tidak seharusnya naik 120-140% bahkan bisa lebih jika sudah ditingkat pengecer.
Petani dari sabang - merauke sangat kecewa dengan kinerja menteri BUMN dan menteri perdagangan yang tidak mampu menstabilitaskan harga Pupuk Subsidi dan non subsidi.
" Dari 34 Provinsi ada 24 provinsi terbesar yang mata pencariannya bertani (tanaman pangan, hortikuktura dan Perkebunan) merasa sangat terbebani dengan kenaikan harga pupuk karena kalau di dibandingkan harga pupuk non subsidi dengan hasil tani tidak lagi berimbang.
Kalau dihitung-hitung bahkan modal beli pupuk lebih besar dibanding hasil panen , Kita tidak tahu dari mana cara pandang menteri perdagangan dan BUMM apakah pupuk non subsidi hanya sebatas komersial dan dibuat alat untuk menekan rakyat yang seharusnya dapat membantu kemakmuran rakyat agar dapat melanjutkan usaha dan menghidupi mata pencarian.
Tidak mungkin petani bisa menaikkan harga produk pertanian dengan dalih pupuk naik, Lantas siapa yang meolong petani ?
ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara, jika petani ambruk maka negara akan terdampak.
Besar harapan kami kepada Bapak Presiden RI Jokowi agar segera memperhatikan masyarakat petani yang terdampak kenaikan harga pupuk dan mengevaluasi kinerja menteri BUMN dan perdagangan, Jika menteri BUMN dan menteri perdagangan tidak mampu menangani harga pupuk agar stabil.
Kami meminta agar menteri BUMN dan menteri perdagangan dan menteri pertanian agar dicopot dari jabatannya.