PUBLIKTERKINI.COM, Pekanbaru – Forum Komunikasi Aktivis Mahasiswa Riau menyanyangkan tidak adanya penegakan hukum yang final terhadap kepemilikan lahan yang dikelola oleh PT.Langgam Harmuni. Sebab kesan yang didapatkan PT. Langgam Harmuni yang belum jelas izinnya ini telah berpuluh tahun mengelola lahan sekitar 400 Hektar yang kepemilikannya masih atas nama Masyarakat atau Koperasi.
“Kami merasa kecewa terhadap penegakan hukum terkait kasus penyerobotan lahan ini,” kata Jepri Muda, selaku Koordinator Forkom.
Ia berharap dengan Pergantian Kapolda Riau yang baru ada tindakan yang signifikan terhadap oknum-oknum Pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sesuka hati menyerobot atau mengambil alih lahan, yang jelas-jelas kepemilikannya masih atas nama Masyarakat.
Terkhusus Kasus yang menimpa Lahan Masyarakat di Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang diserobot Oleh PT. Langgam Harmuni yang dimiliki oleh Bapak Hinsatopa Simatupang.
Diduga Hal ini bermula ketika Saudara dari Salah satu Petinggi PTPN V bernama Endrianto Uthsa melakukan akad jual beli Lahan yang dikelola oleh PTPN V kepada pemilik PT.Langgam Harmuni tersebut.
“Pada lahan itu dikelola oleh PTPN V Atas dasar akad kerja sama dengan koperasi dan masyarakat. Namun inilah ulah para oknum petinggi dan pengusaha yang tidak bertanggung jawab, “ujar Jepri.
Selanjutnya ia bertekad untuk membantu, secepatnya menyelesaikan perkara ini.
“Setelah ini kami akan membuat Forum Grub Discution (FGD), menggandeng beberapa stakeholder, Organisasi Mahasiswa, Cipayung, Pemuda, Masyarakat, Beberapa Koperasi yang bersangkutan, dan Juga para Pihak yang berkaitan terkait kasus ini, baik penegak hukum, dan lain-lain,” tegasnya
Bahkan ia akan coba mengundang pihak perusahaan yang bersangkutan untuk menjelaskan atau bergabung.
“Kita akan berusaha mencari titik terang terkait permasalahan yang sudah berpuluh tahun tak kunjung selesai ini, apakah ending nya nanti kita buat gerakkan besar-besaran, untuk menyelesaikan perkara lahan ini, itu akan kita bahas dalam grub diskusi yang akan kita buat nanti, yang jelas kita akan terus kawal sampai permasalahan ini dapat selesai, dan pihak masyarakat juga kembali mendapat kan haknya,” Tutup Jepri sebagai penutup.***