Publikterkini.com - Polisi menangkap lima orang terduga pelaku penipuan dengan modus meminta bantuan menggunakan kop surat bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Kelima pelaku yakni berinisial D (46), DS (51), DM (36) yang ketiganya berasal dari Jawa. Kemudian, MR (50) dan A (36) yang keduanya berasal dari Makassar.
Para pelaku ini meminta uang kepada sejumlah pengusaha, pihak kampus, dan lainnya dengan alasan untuk pembuatan majalah tentang profil Sumbar.
Puluhan pengusaha dan pihak kampus telah menyerahkan uang ke rekening pribadi mereka dengan total Rp 170 juta.
"Mereka kita amankan pada Jumat (13/8/2021) saat transaksi di sebuah tempat dan kemudian dibawa ke Mapolresta untuk dimintai keterangan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda yang dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/8/2021).
Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda mengatakan, dalam modus operandinya para pelaku mengaku sebagai honorer di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar.
Mereka kemudian meminta uang kepada sejumlah perusahaan, kampus dan rumah sakit swasta yang ada di kota padang dengan kop surat dari bappeda. Surat itu juga ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah.
"Penangkapan ini berdasarkan laporan salah satu pemilik restoran di Kota Padang. Pemilik restoran ini diberikan surat yang isinya dari Gubernur Sumbar dengan mengaku butuh dana untuk promosi pembuatan majalah," ucap Rico, Sabtu (14/8/2021).
Masing-masing perusahaan dijanjikan tampil di dalam majalah profil Provinsi Sumatra Barat yang dianggap sebagai iklan atau promosi. Syaratnya, mereka harus membayar sejumlah uang dengan nominal Rp8 hingga Rp20 juta rupiah per perusahaan.
"Jadi modusnya minta ditransfer ke rekening pribadi, padahal di kop suratnya pakai Bappeda Sumbar," katanya.
Sejumlah korban pun kemudian mentransfer ke rekening pribadi tersangka.
Kepolisian sampai saat ini masih menunggu konfirmasi dari Pemprov Sumbar perihal keabsahan surat yang digunakan para terduga pelaku. Pengakuan para pelaku surat tersebut didapatkan dari pihak gubernur.
"Kami akan mengkroscek ke pihak gubernur. Dari kelima orang ini tidak bekerja di pemerintahan, tapi membawa kop surat dari bappeda," tuturnya.