Publikterkini.com - Peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meninggalkan polemik. Pasalnya, sekitar 2.500 buruh dalam hal ini belum terakomir hak-haknya.

''Ada 2.500 buruh yang belum terakomodir haknya. Hak yang dimaksud mengenai peralihan keberlangsungan pekerja, yang awalnya dari PT CPI yang harus di selesaikan oleh PT PHR,'' kata Kordinaror wilayah Riau KSBSI, Juandi, Ahad (8/8/2021)) malam.

Karena hak pekerja tak diakomodir itu, maka ribuan buruh yang tergabung di Aliansi serikat buruh atau pekerja ini terdiri dari KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslimin Indonesia), KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) akan mogok kerja.

Menurutnya, ada sekitar 22.000 buruh atau pekerja yang tergabung dalam aliansi ini akan melakukan Stop Work atau mogok kerja untuk sementara di Kabupaten/Kota di provinsi Riau menjelang adanya kepastian.

“Ada sekitar 22.000 pekerja yang tergabung pada Aliansi ini akan melakukan mogok kerja di kabupaten kota di Provinsi Riau secara serentak karena ada fakta lapangan 2.500 pekerja yang tak di akomodir hak keberlangsungan bekerjanya, sementara objek pekerjaannya masih ada disitu maka kita akan stop work sementara sampai adanya kejelasan,” kata Juandi lagi seperti dikutip dari berdaulat.com.

Pemerintah Provinsi Riau harus melihatkan pertanggung jawabannya untuk mendorong pihak PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) lebih transparan atas keberlangsungan bekerja bagi para pekerja, pasalnya 2.500 pekerja ini adalah penduduk asli Riau.

Jika memang 2.500 pekerja ini tidak berkopeten dalam arti terlibat tindak pidana atau bermasalah soal umur dan kesehatan kita akan terima jika faktanya terbukti dan ada datanya.

''Kami tidak bermaksud membuat skema yang menakut nakutkan dan menegangkan suasana, tetapi jika rakyat merasa tidak nyaman atau terzolimin maka rakyat pasti akan melakukan gerakan yang mungkin bendampak huru hara dan membuat situasi yang tidak kondusif,'' katanya. *