PEKANBARU ||Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi. Di dalamnya melekat identitas, sejarah, nilai budaya, dan keberlangsungan hidup suatu komunitas.
Bagi Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan, tanah ulayat merupakan warisan leluhur yang dikelola secara turun-temurun berdasarkan hukum adat.
Namun, di tengah pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk investasi, keberadaan tanah ulayat semakin sering menjadi objek sengketa.
Persoalan tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah atau kepemilikan, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Dalam praktiknya, sengketa kerap muncul ketika pemanfaatan tanah dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya kesepakatan yang jelas atau tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat. Akibatnya, konflik tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Penelitian mengenai penyelesaian hukum atas sengketa pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa semacam ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan litigasi melalui pengadilan.
Meskipun jalur hukum memberikan kepastian, prosesnya sering memerlukan waktu panjang, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi memperuncing hubungan antara para pihak yang bersengketa.
Di sisi lain, masyarakat adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang telah lama hidup dan dipatuhi melalui lembaga adat. Musyawarah yang dipimpin oleh pemangku adat menjadi sarana utama untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.
Pendekatan ini lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar menentukan pihak yang menang atau kalah. Nilai-nilai kekeluargaan dan mufakat menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat.
Namun demikian, mekanisme adat juga menghadapi tantangan ketika sengketa melibatkan perusahaan atau pihak luar yang berorientasi pada kepastian hukum formal.
Dalam kondisi seperti ini, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar penyelesaian sengketa tidak mengabaikan hak masyarakat adat sekaligus tetap memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Konstitusi Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengakuan tersebut seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih nyata terhadap tanah ulayat melalui kebijakan, penataan administrasi pertanahan, serta penyelesaian sengketa yang berkeadilan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan sengketa jauh lebih efektif dibandingkan penyelesaiannya.
Kejelasan mengenai batas wilayah ulayat, dokumentasi hak masyarakat adat, keterbukaan dalam setiap pemanfaatan lahan, serta dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi konflik di masa mendatang.
Pembangunan ekonomi memang menjadi kebutuhan, tetapi tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat adat yang telah menjaga wilayahnya selama bergenerasi.
Investasi dan perlindungan hak ulayat seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui prinsip keadilan, penghormatan terhadap hukum, dan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, penyelesaian sengketa tanah ulayat bukan sekadar menyelesaikan konflik hukum, melainkan juga menjaga keberlanjutan budaya, identitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat adat.
Ketika hukum negara mampu berjalan seiring dengan hukum adat, penyelesaian sengketa akan lebih memberikan kepastian, kemanfaatan, sekaligus keadilan bagi semua pihak.
Itulah esensi Negara hukum yang menghargai keberagaman sekaligus melindungi hak setiap warga negaranya.
Oleh : Erlina