Kanal

Harga Beras Tinggi, Jaringan Mahali Riau Desak Pemerintah Lakukan Solusi Sistemik

PUBLIKTERKINI.COM,Pekanbaru - Jaring Mahasiswa Lira (Jamahali) DPW Riau menyoroti pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang berpendapat bahwa perubahan cuaca merupakan salah satu faktor utama penyebab naiknya harga beras, sementara Zulhas menunjuk ke langit.

"Jaringan Mahali DPW Riau mencoba untuk melihat ke bumi dan mengurai akar permasalahan yang terabaikan serta menilai pernyataan Menteri Pertanian (Zulhas) tersebut yang terkesan mengabaikan peran Pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan dan seolah-olah Pemerintah tidak memiliki andil dalam mengatasi masalah ini, bahwa ini merupakan kejadian yang tak dapat diantisipasi,” kata Miffan Fauzan Azima, Koordinator Bidang Ekonomi Kerakyatan Jamahli DPW Riau, saat bincang-bincang bersama pengurus disalah satu cafe dijalan HR. Soebrantas, Panam Selasa (27/2/2024).

Lanjutnya, Mahali DPW Riau merasa heran dan mempertanyakan bagaimana langkah Pemerintah dalam menanggapi isu bergesernya waktu hujan dan penanaman padi sebelum krisis benar-benar terjadi. Pemerintah seharusnya sudah melakukan kajian terdahulu dan tindakan pencegahan seperti mengotimalkan produksi padi dalam negeri jauh sebelum krisis terjadi serta meminimalisir ketergantungan pada impor.

"Ya kalau kita salahkan cuaca, kan semua juga ngalami karena El Nino, masalahnya kok orang bisa ekspor kita tidak? seperti yang dikatakan Pakar Pertanian, Bustanul Arifin dari Universitas Lampung yang dilansir dari JawaPos.com, "Pakar Pertanian Ungkap Beras Mahal di Pasaran, Karena El Nino Hingga Mahalnya Beras Global" pada Jumat, tanggal 23 Februari 2024 kemarin, yang mana pada tahun 2023 produksi padi kita turun sekitar satu juta ton karena luas panen yang turun signifikan sekitar 300.000 hektare. Nah, apakah pemerintah pusat pernah memikirkan langkah antisipasi untuk menanggulangi hal ini sebelumnya, selain impor?", tanya Miffan.

Menurut data yang dihimpun oleh Center for Indonesian Policy Studies dalam Food Monitor, harga pada hari pemilihan umum kemarin lebih mahal sebesar 15,41 persen dari harga rata-rata pada bulan Februari tahun lalu. 

Sementara itu, pada Panel Harga Beras Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 27 Februari 2024, harga beras premium kembali pecah rekor dengan naik 0,49% (Rp 80) menjadi Rp 16.450 per kg sedangkan harga beras medium tetap di Rp 14.300 per kg.

Kedua harga beras tersebut sudah jauh melonjak dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras medium yaitu Rp10.900-Rp11.800 dan Rp13.900-Rp14.300 per kg untuk beras premium.

“Mahali DPW Riau juga menyoroti kebijakan pemerintah yang jor-joran menggelontorkan bantuan sosial (bansos) beras saat masa kampanye pemilihan presiden sedang berlangsung dan tanpa didampingi menteri sosial. Hal ini dikhawatirkan memperburuk situasi harga beras di pasaran dikarenakan beras premium yang digunakan untuk bansos, sehingga para konsumen beras premium beralih ke beras medium. Akibatnya, permintaan beras medium menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah pasokan beras medium dan memicu kenaikan harga pada beras medium demi menjaga stok yang ada,” imbuh Miffan.

"Mahali DPW Riau juga mendesak Pemerintah sebaiknya segera melakukan solusi yang sistemik, bukan hanya menambal kebocoran dengan melakukan impor, karena Mahali DPW Riau menilai bahwa harus ada identifikasi masalah yang komperhensif terkait produksi beras dan bahan pangan lainnya, distribusi bahan pangan, serta kondisi pasar saat ini. Ingat, Pemerintah punya power, wewenang, kuasa, punya tim yang bisa mengorganize kebijakan, sehingga bisa menyelesaikan masalah secara lebih luas", tegas Miffan. 

Mahali DPW Riau mengkritisi kegiatan Zulhas yang memborong beras dan daging ayam dalam kunjungannya ke Pasar Klender, Jakarta Timur, yang mana aksi tersebut tidak menyelesaikan problem supply yang mengakibatkan harga naik.

“Diman, solusi bagi-bagi beras dan ayam hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Ibarat obat pereda nyeri, hanya meredakan rasa sakitnya sementara, bukan untuk menyembuhkan maupun pencegahan agar tidak sakit. Dan krisis yang kita alami ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi dapat merembet pada masalah politik dan sosial, bagaimana masyarakat merasa kegerahan dan terjepit dalam kondisi ini, tinggal menunggu waktu mereka akan menyeruak jika tidak ada penanganan yang tepat,” kata Miffan. 

"Dan Mahali DPW Riau mengajak rakyat untuk melihat ke bumi, melihat realitas krisis, mendorong Pemerintah untuk turun tangan dengan solusi nyata, dan krisis harga beras ini, bukanlah takdir masalah cuaca atau yang lainnya, tapi akibat dari kelalaian dan kebijakan yang tidak tepat", tutup Miffan.

 

Sumber : DPW Mahali Riau

Ikuti Terus Riaupower

BERITA TERKAIT

BERITA TERPOPULER