Publikterkini.com - Saat ini tidak semua masyarakat yang mau di suntik vaksinasi. Penyebabnya, karena adanya keraguan masyarakat pada hal tersebut.
Bahkan, adanya pemberian sanksi bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksinasi tak terlalu digubris masyarakat.
Menanggapi hal ini anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Rahmah Yenny SSos Msi menilai sanksi pemerintah dalam menjalankan pogram Vaksinasi Covid-19 diminta dipertimbangkan lagi.
Sebab, hal ini masih menjadi pro dan kontra. Apalagi, penyuntikan vaksinasi tersebut tidak serta merta membuat seseorang menjadi kebal dari virus corona.
''Inilah yang menjadi keraguan masyarakat semakin menguat dan tak bersedia divaksin Covid-19,'' kata Rahmah Yenny SSos MSi, Ahad (13/6/2021).
“Pada prinsipnya kita ingin bagaimana vaksin dilakukan secara massal dan diharapkan semua mau untuk ikut. Kalau tidak sampai 181,5 juta tervaksinasi, maka kekebalan kelompok tidak terjadi,” ujar Rahmah.
Apalagi, kata Rahmah, masyarakat di dapilnya banyak yang mengeluhkan vaksinasi dan dampak yang mereka lihat di televisi.
''Pada dasarnya saya sangat setuju apapun kebijakan pemerintah, karena jelas ingin yang terbaik untuk masyarakat. Namun proses pelaksanaan yang mesti harus di matangkan, kunci utama perang melawan covid-19 ini adalah imun tubuh itu sendiri,'' tambahnya lagi.
Menurutnya, perlu adanya pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat agar pogram ini berjalan baik dan di mengerti masyarakat. ''Jangan sampai program pemerintah yang baik menjadi momok, tersendiri di beberapa masyarakat,” jelas Rahmah Yenny.
Vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk ikhtiar pemerintah dalam memerangi penyebaran virus ini. Namun, ada beberapa wilayah seperti yang kita dengar dan baca berkesan “mengancam” masyarakat yang tidak bersedia melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dengan tidak memberikan pelayanan publik.
''Ini tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan tersebut inkonstitusional melanggar hak-hak sipil warga negara,” ujar anggota Komisi IV DPRD Bengkalis ini. *